Komisi informasi dan Pers Seiring Sejalan

Komisi informasi dan Pers Seiring Sejalan
Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran

PESAWARAN - Dalam era informasi saat ini fungsi pers dalam 4 pilar bangsa dan menjalankan kebebasan pers setelah era reformasi  berkembang luar biasa ditunjang dengan perubahan budaya dalam teknologi informasi kearah digitalisasi media, dan juga  termasuk Lembaga berkembang dengan semangat untuk demokrasi.

Dalam era digital dalam pengelolaan seluruh kegiatan pembangunan harus terbuka dan transparan, dimana diberikan kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi.

Fungsi pers dan mengkomunikasikan informasi yang akurat dan berimbang, menguatkan penyaluran informasi keseluruhan stakeholder yang benar kepada masyarakat luas dengan tepat waktu dan menyeluruh.

UU pers lebih kuat dalam penyebaran informasi atau publikasi dan fungsi Komisi Informasi dengan undang-undang keterbukaan informasi dalam mendorong keterbukaan informasi saling bersinergi, sama-sama berjuang membangun Keterbukaan Informasi, dimana saat ini Komisi Informasi 3 fungsi khusus : Komisi Informasi lembaga yudikatif kerana sebagai lembaga yang mengeluarkan aturan, Komisi Informasi lembaga eksekutif karena lembaga KI punya fungsi mensosialisasikan kepada badan publik hak-haknya masyarakat, serta Komisi Informasi lembaga legislatif dimana KI melaksanakan sidang sengketa informasi publik.

Komisi Informasi mendorong supervisi dan mensosialisasikan kesadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban keterbukaan informasi.

Dalam keterbukaan informasi publik Komisi informasi mendorong Badan publik punya sadar karena punya kewajiban untuk terbuka dan masyarakat punya hak untuk mengakses informasi ketika bertanya atau memohon sebuah informasi.

Badan publik pula diamanatkan untuk mewajibkan terbuka dan taat pada undang-undang Kebebasan Informasi Publik yang biasa disingkat UU KIP.

Dalam arti kepada pemohon informasi punya hak secara konstitusi untuk akses informasi yang dibuat oleh badan publik.

Badan publik ini harus taat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan masyarakat tahu hak-hak dan kewajiban secara konstitusi untuk memperoleh informasi.

Masyarakat belum banyak tau hak-hak terhadap informasi dan badan publik belum banyak tau juga akan kewajibannya untuk terbuka, pasal 7 dalam UU KIP badan publik menyampaikan informasi secara akurat dan tepat dan tidak menyesatkan.

Jenis informasi yang diperlukan : informasi serta Merta, informasi berkala atau informasi dikecualikan.

Dengan transparansi diharapkan pengelolaan badan publik semakin akuntabel dan korupsi bisa ditekan semakin kecil karena diawasi oleh seluruh elemen termasuk media sebagai kontrol sosial.(Agung)

Lampung Pesawaran
Agung Sugenta Inyuta

Agung Sugenta Inyuta

Next Article

Proyek Rekonstruksi Mada Jaya, Dikerjakan...

Related Posts

Jurnalis

Profle

Agung Sugenta Inyuta verified

Follow Us

Recommended Posts

Pimpinan Pusat LP2KP Teruskan Laporan Gedung C Pesawaran ke Kejakasaan Agung
Gubernur Lampung Minta Tetap Waspadai  Varian Omicron  di Tahun 2022
Gedung Kantor Sekda Pesawaran Dilaporkan LP2KP Ke Kejaksaan Negeri  Pesawaran
Polres Pesawaran Gelar Kegiatan Polisi Sahabat Anak
Bendungan Way Sekampung Resmi Selesai Presiden Berharap Bermanfaat Buat Masyarakat